Skip to main content

Penyesuaian Sistem Kerja ASN pada Peraturan PSSB Tahap II



TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) TAHAP DUA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

1. Dasar :
a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07 /MENKES/ 289/
2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa
Barat dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19)

b. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 443/Kep.259-Hukham/2020 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat
dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

c. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial
Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;

d. Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 188.45/Kep. 220-BPBD/2020 tentang

Personalia Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-
19) di Kabupaten Bandung Barat;

e. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:
45 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara pada Instansi
Pemerintah yang berada di Wilayah dengan Penetapan Sosial Berskala Besar;

f. Surat Edaran Bupati Bandung Barat Nomor 440/941-Dinkes tentang Peningkatan
Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Corona Virus disease-19 (COVID-19).

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Jl. Raya Padalarang-Cisarua Km 2 Mekarsari Ngamprah Kode Pos 40552 Telp/Fax. 022-82783481

2. Sehubungan dengan angka 1, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Dengan ditetapkannya PSBB tahap dua, dilakukan Pembatasan Aktivitas Bekerja di
Tempat Kerja/ kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ;

b. PSBB di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ditetapkan selama 14
(empat belas) hari terhitung mulai tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei
2020;

c. Selama masa berlaku PSBB, seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat untuk menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (Work From
Home/ WFH) secara penuh dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target
kerja masing-masing;

d. Kepala Perangkat Daerah beserta Camat di wilayah memastikan seluruh ASN di Lingkup
Perangkat Daerah masing-masing mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja
dengan memvalidasi Laporan Kinerja yang wajib diinput setiap hari kerja oleh seluruh
ASN melalui Aplikasi Kinerja Aparatur (AKUR);

e. Memanfaatkan dan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi dalam
melaksanakan tugas pelayanan serta menginformasikan kontak layanan masing-masing
Perangkat Daerah agar tidak mengganggu kelancaran penyelengaraan pemerintahan
dan pelayanan kepada masyarakat;

f. Perangkat Daerah yang dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di
tempat kerja/kantor bagi yang memiliki fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat
dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan memperhatikan jumlah
pejabat/pegawai seminimum mungkin antara lain:

a) Pelayanan Kesehatan;
b) Pelayanan Perhubungan;
c) Pelayanan Sosial;
d) Pelayanan Ketahanan pangan;
e) Pelayanan Pemakaman;
f) Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Kebencanaan;
g) Pelayanan Ketenagakerjaan;
h) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban;
i) Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
j) Pelayanan Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
k) Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l) Pelayanan Persampahan;
m) Perangkat Daerah yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan PSBB dan
n) ASN yang menjadi anggota Personalia Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 19 (COVID-19) di Kabupaten Bandung Barat.
g. Bagi pejabat dan pegawai yang melaksanakan WFH harus berada ditempat tinggalnya
masing-masing dan siap dipanggil setiap saat diperlukan;
h. Kepala Perangkat Daerah berikut Camat di wilayah berwenang penuh untuk pengaturan
personil dan bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan WFH sesuai dengan
surat edaran ini;

i. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Kerja ASN dalam upaya
Pencegahan Covid-19 disampaikan ke BKPSDM melalui e-mail
pembinaanbkpsdmkbb@gmail.com atau Whatsapp Group (WAG) Kasubbag
Kepegawaian dan Umum Perangkat Daerah dalam format pdf, paling lambat setiap hari
Jumat pukul 13.00 WIB;

j. Pelaksanaan Penyesuaian Sistem Kerja ASN dengan penetapan PSBB akan dievaluasi
kembali berdasarkan kondisi penyebaran eskalasi Covid-19 di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat dan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan
sebaik-baiknya.
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar